Sentul_Kspsinews,- Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Program JKN serta pemenuhan amanat keterwakilan salah satu unsur peserta JKN yakni pekerja, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyerap aspirasi pekerja atas implementasi Program JKN. Acara FGD yang dilaksanakan di Hotel Bigland Sentul, Jawa Barat pada Senin (4/12/2023) tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti Timbul Siregar (BPJS Watch), Jusuf Rizal (FSPTSI), Sahat Butar-butar ( FSP KEP), dan Saepul Tavip (OPSI).
Perwakilan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Siruaya Utamawan dan Inda Deyanne Hasma memandu langsung jalannya acara dengan diskusi interaktif baik yang menyangkut regulasi, praktik di lapangan, dan berbagai kendala serta masukan-masukan dari para undangan.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia (FSPTSI) Jusuf Rizal dalam penyampaiannya selaku narasumber memberikan topik JKN BPJS KESEHATAN DULU DAN KINI.
Semua ini karena keinginan perubahan. Bagaimana JKN bisa menjadi solusi yang solutif untuk kesejahteraan di bidang kesehatan. Siapa yang tidak setuju dan tidak mendambakan Pelayanan JKN BPJS Kesehatan yang lebih baik? Semua pasti setuju. Itulah perubahan. Namun demikian untuk menilai sejauh mana JKN BPJS Kesehatan telah mengubah ditinya Dulu dan Kini, kita perlu buat SWOT (Streng, Weakness, Opportunity dan Thareat) Analisys. Demikian pria Madura berdarah Batak tersebut menjelaskan pada awal pemaparannya.
Menurut Jusuf Rizal yang juga merupakan Ketua Harian DPP KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, perlu memahami dua bagian dalam hal JKN BPJS Kesehatan ini . Pertama JKN BPJS Kesehatan memiliki kekuatan. Lahir dengan pijakan UU DJSN dimana seluruh rakyat Indonesia wajib mengiutinya. Ini Ibarat berburu di kebon binatang. Kemudian mengelola dananya secara mandiri. Ini sebuah kekuatan besar.
Kedua, JKN BPJS Kesehatan memiliki Kelemahan internal maupun eksternal. Kedalam SDM BPJS Kesehatan belum satu Visi begitupun dengan Dewasnya. Akibatnya Dana BPJS Kesehatan acapkali dijadikan bancaan, KKN serta masih kurang profesional (Administrasi amburadul dll) ; keluar banyak RS nakal, Dokter nakal, masyarakat nakal, informasi negatif jadi suguhan utama maupun rendahnya pemahaman dan tanggungjawab masyarakat tentang JKN BPJS Kesehatan.
Ketiga, JKN BPJS Kesehatan Memiliki Peluang untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya para pekerja dengan terus melakukan konsolidasi manajemen serta memanfaatkan revolusi industri sebagai bagian dari solusi yang solutif.
Namun demikian Keempat, JKN BPJS Kesehatan akan menghadapi ancaman bilamana Direksi dan Dewas tidak Mawas diri. Sudah berpuas diri dengan apa yang dicapai hari ini. BPJS Kesehatan harus mempersiapkan SDM yang mumpuni agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan tuntutan pelayanan kesehatan dari masyarakat yang lebih kompleks.
Bagaimana Dulu dan Kini JKN BPJS Kesehatan? Dulu Manajemen BPJS Kesehatan tidak bisa dibilang baik. Bentuk kelemahan itu bisa terlihat dengan banyaknya keluhan pelayanan, demo dari serikat pekerja hingga pemberitaan yang kontraproduktif.
Kini JKN BPJS Kesehatan dari amatan sudah lebih baik. Menunjukkan ada perbaikan terhadap kinerja. Setidaknya bagi para pekerja dan buruh. Namun secara Umum, masyarakat masih menemukan diskriminasi pelayanan bagi mereka yang berbayar personal dibanding yang menggunakan JKN BPJS Kesehatan.
Pada penutupan Siruwaya mengapresiasi kehadiran para undangan dari beberapa federasi serikat pekerja/buruh maupun organisasi pekerja lainnya. Siruwaya juga menjelaskan acara FGD ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Dewas dan kemungkinan kedepan akan dilaksanakan dengan lebih mengundang serikat pekerja/buruh lebih luas lagi.
