Jakarta_Kspsinews,- Selaras dengan diterbitkannya Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di bawah pimpinan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden No. 60/2023, International Labour Organization (ILO) Kantor Jakarta mengadakan semnar Bisnis Yang Bertanggug Jawab Dan Pekerjaan Yang Layak dengan mengundang para pemangku kepentingan termasuk serikat pekerja/buruh. Seminar on Responsible Business and Decent Work digelar ILO Jakarta bekerjasama dengan Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berlangsung pada Selasa 5 Desember 2023, di Hotel Le Meridien, Jakarta. Acara dibuka oleh Mr. Diego Rei, ILO CO for Indonesia and Timor Leste. Hadir juga David William Project Manager ILO Bangkok dengan pemaparannya tentang RISSC Project ; Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chains.
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2024 – 2026 merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan implementasi instrumen Hak Asasi Manusia di Tanah Air termasuk dengan meningkatkan agenda Bisnis yang Bertanggung Jawab dan Hak Asasi Manusia. Di bawah kerangka internasional bisnis yang bertanggung jawab yang mencakup Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), Deklarasi Perusahaan Multinasional (MNE) ILO dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Pedoman Perusahaan Multinasional (2011), perilaku bisnis yang bertanggung jawab merupakan katalis utama untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia dan hak buruh di sepanjang rantai pasok sembari mengupayakan pekerjaan yang layak. Ketiga instrumen di atas memberikan prinsip dan standar yang tidak mengikat untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (RBC) dalam konteks global secara konsisten dengan undang-undang yang berlaku dan standar yang diakui secara internasional.
Peraturan ini mengamanatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengoordinasikan pembentukan kelompok kerja dan mengembangkan serta melaksanakan rencana aksi. Sejalan dengan hal di atas, Kantor ILO Jakarta saat ini sedang melaksanakan dua proyek yang didanai oleh Pemerintah Jepang untuk mempromosikan bisnis yang bertanggung jawab dan hak asasi manusia di Indonesia untuk industri elektronik. Proyek-proyek ini berfokus pada memastikan kondisi kerja yang layak dan pengembangan keterampilan merupakan bagian dari perilaku bisnis yang bertanggung jawab sambil berupaya memperkuat dialog sosial.
Pemerintah Indonesia baru-baru ini menerbitkan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2023 hingga 2025) melalui Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023. Strategi Nasional tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia usaha dan hak asasi manusia. hak asasi manusia dan bagi bisnis itu sendiri tentang cara beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia tersebut.
Rizky Yudha salah satu Wakil Sekjen DPP KSPSI yang menghadiri acara tersebut menjealskan bahwa kaitan seminar ini sejalan dengan strategi Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan Strategi Nasional Dunia Usaha dan Hak Asasi Manusia (untuk tahun 2023 hingga 2025) berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023.
Strategi Nasional adalah pedoman bagi Pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan-kegiatan yang terkait terhadap bisnis dan hak asasi manusia serta bagi bisnis itu sendiri tentang cara beroperasi dengan menghormati hak-hak tersebut. Peraturan tersebut mengamanatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengkoordinasikan pembentukan kelompok kerja dan untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor ILO Jakarta saat ini sedang melaksanakan dua proyek yang didanai oleh Pemerintah Jepang untuk mempromosikan bisnis yang bertanggung jawab dan hak asasi manusia di industri elektronik di Indonesia. Proyek-proyek ini berfokus memastikan kondisi dan keterampilan kerja yang layak pengembangan adalah bagian dari perilaku bisnis yang bertanggung jawab sambil berupaya mencapai tujuan tersebut memperkuat dialog sosial.
Tujuan seminar adalah :
• Memberikan informasi dan pengetahuan kepada pemangku kepentingan terkait Bisnis Bertanggung Jawab Perilaku dan Hak Asasi Manusia (baik instrumen nasional maupun internasional, pedoman dan peralatan);
• Memungkinkan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang penerapan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di negara lain;
• Merangsang diskusi di antara pemangku kepentingan terkait (Kantor Kementerian, dan Dunia Usaha dan perwakilan pekerja) mengenai isu-isu Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab dan cara-caranya maju.
Sebagaimana yang diruraikan oleh Rizky Yudha kepada media.
