Jakarta_Kspsinews,- Ketua Umum DPP KSPSI Yorrys Raweyai kembali menegaskan bahwa KSPSI sebagai wadah serikat pekerja yang telah matang, harus tetap menjadi solusi bagi persoalan-persoalan ketenagakerjaan. Dalam usianya yang ke 50 tahun, KSPSI harus mampu menjelma menjadi wadah yang modern, mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang bermanfaat bagi kepentingan pekerja, menjalin hubungan dengan berbagai pihak, sehingga bisa menemukan solusi pada permasalahan maupun perbedaan pandangan yang terjadi di dunia ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Yorrys saat menerima kunjungan pengurus Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Rekonsiliasi Jawa Barat, di kediamannya, (Sabtu,14/01/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua TSK.R Jawa Barat Usep Setia Wibawa juga menyampaikan pertanyaan dari anggota TSK.R Jawa Barat tentang Perppu No 2 Tahun 2022. Usep berharap ada pembekalan yang akan disampaikan kepada anggota dan dengan mendengar penjelasan dari Ketua Umum KSPSI maka anggota KSPSI di daerah tidak lagi mengalami simpang siur tentang sikap KSPSI terhadap Perppu ini.
Yorrys dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pertama sekali yang harus muncul pemikiran di benak kita adalah tidak mungkin sebuah pemerintah ingin menyengsarakan rakyatnya, namun KSPSI tetap kritis terutama dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah.
“Perppu itu kan sampai sekarang masih jadi persoalan yang terus dibicarakan mulai dari tingkat pakar, pengamat terutama, kemudian kepada kelompok yang berdampak, yaitu seperti federasi dan konfederasi kita.Tetapi apapun, pemerintah sudah mengeluarkan itu dengan pertimbangan juga kan? Intinya pemerintah tidak mungkin menyengsarakan rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat, tetapi pemerintah melihat secara makro bukan secara mikro, bahwa ada kepentingan-kepentingan besar terhadap perubahan-perubahan global yang akan terjadi di 2023 sehingga perlu melakukan percepatan. Kalau tidak, kita sendiri akan mengalami resesi yang cukup serius kalau pemerintah tidak melakukan itu, sebab ini juga merupakan kepentingan global.” Jelas Yorrys.
Yorrys juga menambahkan “ Presiden sendiri telah menyatakan bahwa 2023 ini akan gelap. Ada dua yang menjadi prioritas dalam G20 kemarin yakni tentang konservasi dan Energi yang sebetulnya kado pemerintah Indonesia untuk dunia, bahkan UU yang seharusnya kita revisi itu yang seharusnya sesuai dengan keinginan pemerintah untuk disampaikan dalam G20 menjadi terhambat. Ini tentu juga memiliki dampak, akhirnya kita dipacu untuk segera bisa diselesaikan di Oktober sebelum G20 dibuka. Ternyata di dalampun menjadi masalah akhirnya ditunda sampai baru Januari ini mulai start lagi . Saya ambil contoh seperti UU Energi Terbarukan itu,kita DPR dan DPD itu pada prinsipnya melihat kondisi secara keseluruhan tentang power willing itu. Power willing dalam revisi undang-undang ditambah agar PLN tidak boleh memonopoli untuk penyediaan listrik, ini diambil dari beberapa referensi dibeberapa negara. Dalam investasi juga, para investor paham jika berinvestasi pada energi terbarukan ini maka persoalan kelistrikan susah sekali karena PLN monopoli sebagai Lembaga yang memang tunggal dalam kelistrikan, namun ternyata tidak mampu menyerap aspirasi. Akibat proses yang panjang membuat undang-undang ini belum selesai dan diharapkan Maret tahun ini bisa diketok. Ternyata PLN juga protes padahal PLN dibawah BUMN. Jadi kadang kita yang diluar ini tidak memahami bagaimana proses didalamnya, ini kondisi real”
“Sekarang ini semua ribut tentang Perppu, dan mendesak DPR menolak atau menerima. Tapi DPR pasti melihat kepentingan yang lebih luas sebagai pertimbangan, jadi bahwa ada perbedaan-perbedaan adalah sesuatu yang biasa dalam proses berdemokrasi. Jika teman-teman tidak setuju tetap ada sarana yang memang sudah disiapkan yaitu Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Review. Kita ini karena proses keterbukaan kadang banyak yang tidak paham dan hanya ikut-ikutan. Saya bukan anggap bahwa itu tidak perlu untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik, tetapi kita mesti lihat jangan karena kita semangat, euforia , perlu popularitas jangka pendek. Banyak sekali masalah-masalah sejak reformasi kan, pernah pekerja itu melakukan gerakan yang cukup signifikan sejak zaman SBY dulu, hampir dua juta kita turunkan demo, namun tidak bisa juga. Rekan-rekan bisa melakukan demo, silahkan asal jaga aturan-aturan yang ada, tetapi jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa ? Kasihan yang terdampak seperti yang dikatakan tadi “cost” . Tidak ada yang mengatakan demo itu free, tidak ada, bohong itu kalau ada yang mengatakan free, apalagia da sumbernya bisa-bisa menjadi persoalan ketetesan sumber sejauh mana? “ lanjut Yorrys.
“Kalau saya, protes itu ada dua hal, bisa secara fisik atau secara konsepsi, misalnya membuat surat dan meminta audensi seperti yang kita lakukan sperti sekarang ini, lebih elegan dan terhormat, dari pada kita turun ke jalan, kasihan anggota, kasihan masyarakat karena jalanan mereka terganggu dan yang lebih utama lagi outputnya apa? Jadi rekan-rekan saya tegaskan bahwa saya tidak mencari populariats dalam hal itu, kepercayaan yang diberikan ke saya untuk memimpin KSPSI, saya lebih fokus kepada bagaimana untuk membina, melindungi dan mensejahterakan anggota. Pola-pola dulu seharusnya sudah berlalu, kita harus lebih berfokus pada perubahan konsep yang lebih elegan dan lebih baik. Dan tetap bangun komunikasi dengan pemerintah dan pengusaha.” Tambah Yorrys.
Menutup pembicaraan, Yorrys Raweyai kembali mengingatkan bahwa KSPSI bukan sebagai pemantik tetapi sebagai solusi. Yorrys juga menyampaikan agar seluruh daerah fokus pada konsolidasi dan pembinaan anggota, tidak perlu terlalu menanggapi perbedaan-perbedaan yang terjadi. Undang-undang menjamin kebebasan berserikat dan KSPSI tidak boleh menghalanginya.
