Jakarta_Kerahbirunews,– Kantor International Labour Organization (ILO) Jakarta menyelenggarakan pertemuan konsultasi tripartit dalam membahas kemajuan dan hasil yang dicapai dari implementasi “Decent Work Country Program (DCWP)”. Konsultasi Tripartit tersebut dibuka oleh Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Michiko Miyamoto,berlagsung di Hotel Pulman Jakarta, Senin (29/05/2023).
Pertemuan Konsultasi Tripartit ini merupakan kelanjutan dari Deklarasi Bersama tentang Program Pekerjaan Layak Nasional 2020-2025 yang menitikberatkan 3 prioritas utama yakni : (1) Dialog sosial yang efektif yang mempromosikan bisnis berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja, (2) Penciptaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan muda, dan (3) Meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan, yang sejalan dengan Nasional Rencana Pembangunan Menengah 2020-2024 dan kerangka kerjasama pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 2021-2025 dan akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
ILO memaparkan pencapaian tersebut yang dikenal dengan istilah “panen raya” pada 3 prioritas DWCP Indonesia 2020-2025. Peningkatan Sosial Dialog dalam upaya meningkatkan hubungan industrial yang efektif untuk meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas tenaga kerja, bahwa salah satu proyek yang dapat dilihat adalah Better Work Indonesia (BWI) yang banyak memberikan kontribusi selama kurang lebih 10 tahun dan lebih dari 200 perusahaan garmen yang terdaftar dan mencakup lebih dari 400.000 pekerja. Kelanjutan dari BWI ini akan dibentuk Yayasan Kemitraan Kerja yang berfungsi untuk mengambil alih peran dari ILO sedikit demi sedikit di tingkat nasional.
Hal lainnya dari prioritas pertama adalah dimana ILO dengan Serikat Pekerja di sektor kelapa sawit membentuk JAPBUSI yang berusaha memperbaiki kondisi kerja dan produktivitas. JAPBUSI sudah sangat aktif mendorong dialog sosial dengan pengusaha sektor kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI melalui pertemuan-pertemuan rutin yang dijalankan.
Pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tepatnya tanggal 29 Maret 2022 mengendorse e-OHS Learning yang digunakan oleh kaum muda untuk mengenal K3 sejak usia muda. Platform e-OHS Learning telah digunakan sebagai basis untuk memperkenalkan K3 bagi anak-anak SMA dan Mahasiswa terutama yang memasuki dunia kerja. Bahkan para guru juga banyak menggunakan platform ini menjadi materi belajar K3. Isu pencegahan HIV/AIDS juga dimasukkan pada K3, dan dalam dua tahun terdapat 140 perusahaan dimana setiap perusahaan diwakili oleh 2 orang fasilitator yang mengamankan betul tempat kerja dari penularan HIV.
Deklarasi “The Placement and Protection of Migrant Fishers” yakni proteksi para Anak Buah Kapal (ABK) yang dilakukan di Labuan Bajo baru-baru ini, hal ini juga merupakan pencapaian yang sangat signifikan.
ILO juga melakukan kerjasama dengan IPDN karena umumnya lulusan IPDN akan menjadi para pimpinan di daerah. ILO merasa perlu untuk memperkenalkan isu ketenagakerjaan kepada mahasiswa IPDN agar pada saat mereka memimpin di daerah dapat memperhatikan perburuhan dan menghasilkan kebijakan yang baik bagi perburuhan.
Pada peningkatan kapasitas di sektor maritim telah bekerja sama dengan 4 politeknik yang menghasilkan upgrade skill sehingga selaras dengan permenko 25 tahun 2022 tentang strategi nasional untuk vocation education dan training. Diharapkan KADIN dan APINDO bisa bekerjasama untuk melanjutkan sectoral skill consult.
Pada disabilitas kerja sama dengan APINDO dan Binapenta dalam employment service ramah terhadap disabilitas, pilot projet yang saat ini ada di Jawa Tengah diharapkan dapat direplikasi di daerah lainnya. Selain itu juga politeknik telah memulai diskusi bagaimana disabilitas bisa diterima sebagai murid.
Jaminan sosial yang dianggap pencapaian yang signifikan adalah diluncurkannya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), terlepas dari adanya kontroversi namun dianggap sebagai milestone. Terdapat kurang lebih 12 juta pekerja yang terdaftar.
Pertemuan Konsultasi Tripartit ini juga melakukan diskusi interaktif pada 3 prioritas DWCP Indonesia untuk menerima masukan-masukan dari tripartit. Masukan-masukan dari diskusi ini akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya pencapaian DWCP pada tahun 2025 nanti.
