Home » >>Prioritas Strategis Ke-6 dan Ke-7 Ekonomi Perawatan
Jakarta_Kspsinews,- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, melalui Deputi Kesetaraan Gender, kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO), bertempat di Hotel AONE, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis 7 November 2024.
Pada FGD kali ini difokuskan pada 2 prioritas, yakni prioritas strategis Nomor 6 Pengakuan dan Perlindungan Pekerja Perawatan, dan Nomor 7 Perlindungan Sosial untuk Kesejahteraan Ekonomi Perawatan, yang nantinya akan membuat dunia kerja menjadi lebih setara terhadap gender.
KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai hadir dalam acara, diwakili oleh Wakil Sekjen DPP KSPSI, Rizky Yudha. Dimoderatori oleh Sri Kusniyati yang pernah menjadi aktifis buruh di era 1980’an. Sri menggambarkan Kerja Ekonomi Perawatan memiliki berbagai tantangan, utamanya tantangan Budaya, dimana Budaya di Indonesia, Perempuan diposisikan memiliki peran yang otomatis harus bekerja didalam Kerja Perawatan, seperti merawat anak, orang tua dan sebagainya.
Beberapa Ahli dihadirkan untuk memberikan review terhadap indikator tabel RAN 2025-2030, diantaranya Royanto Purba, Anggota Komisi Kebijakan Umum DJSN yang tak lain adalah Ketua Umum Federasi Kerah Biru dan Wakil Sekjen di KSPSI pimpinan Bapak Yorrys Raweyai. Ahli lain yg dihadirkan adalah Profesor Hasbullah Tabrany dan Irwan Kepala Bidang Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan.
Wakil Sekjen KSPSI Rizky Yudha menyampaikan pendapat pada sesi tanya jawab dengan Ahli. Rizky yang juga Wakil Bendahara di Federasi Serikat Pekerja NIBA (Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi) SPSI, mencoba mengkonkritkan berbagai pertanyaan dan usul dari peserta forum menjadi 2 (dua), yakni yang pertama dari berbagai banyak Kerja Perawatan perlu difokuskan untuk mensukseskan satu profesi Kerja Perawatan menjadi Pilot Project atau Prototype yakni Pengajar/Guru PAUD. Profesi ini sudah mendapatkan pengakuan sebagai sebuah ptofesi kerja namun memprihatinkan dalam segi standar upah kerja yang layak dan jaminan sosial.
Yang kedua, Prototype Day Care yang memadai. Rizky mengusulkan dari 12 lebih Kementrian dan Lembaga Negara yang ikut dalam FGD, ditambah ILO, Apindo, PBB dan NGO, agar masing masing serempak membuat Day Care yang terbaik untuk karyawan ditempat kerja mereka sendiri. Sehingga nantinya mereka sebagai peserta FGD memiliki experience langsung bagaimana mendirikan sebuah Day Care yang aman, nyaman buat anak anak karyawan mereka sendiri dan mempekerjakan Pekerja Perawatan secara layak dari segi upah dan jaminan sosialnya.
Acara siang itu dibuka oleh Eko Novi Ariyanti, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Budaya, dan Early Dewi Nuriana, Koordinator Proyek Nasional ILO untuk HIV dan Ekonomi Perawatan.*
